Home / Uncategorized / DURI INTOLERANSI HAMBAT KEMAJUAN NKRI

DURI INTOLERANSI HAMBAT KEMAJUAN NKRI

Kwartir Cabang (Kwarcab) Pramuka Kota Yogyakarta menciderai kerukunan umat beragama oleh ulah salah seorang peserta kursus pembina pramuka mahir tingkat lanjutan (KML) dengan mengajarkan tepuk tangan dan yel-yel “Islam Islam yes, Kafir Kafir No” di SDN Timuran pekan lalu.

Sekalipun Kwarcab Pramuka Yogyakarta langsung meminta maaf hari itu juga, namun peristiwa itu menunjukkan adanya benih-benih diskriminasi agama di dalam tubuh Pramuka Indonesia. Hal ini dianggap sebuah bahaya laten oleh pengamat.

Direktur Eksekutif Akademi Pancasila dan Bela Negara (APBN), Tigor Mulo Horas Sinaga mengatakan, “Kasus yel-yel di giat Pramuka jelas menciderai semangat kebinekaan dan kerukunan anak bangsa. Yang mengajarkan jelas berpikiran sempit dan bertindak provokatif. Yel-Yel itu berbau SARA.” Jakarta (15/1/2020).

Horas menyayangkan insiden itu, apa lagi yel-yel berbau SARA itu diajarkan seorang pembina Pramuka. Ia mendorong pihak yang berwenang menindak oknum pembina Pramuka itu dan mengambil langkah preventif agar peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

“Tidak ada orang kafir di Indonesia, semua punya agama kok, semua percaya Tuhan. Jangan lagi ada kalimat-kalimat provokatif seperti itu di ruang publik. Sayang ada oknum pembina Pramuka yang berbuat sepicik itu. Pramuka harus bersih dari para pelaku diskriminasi dan intoleransi antar umat beragama,” tegas Horas.

Horas mengimbau semua elemen bangsa segera menghentikan praktik diskriminatif dan intoleransi. Di era Revolusi Industri 4.0 sekarang, banyak cita-cita bangsa yang harus diwujudkan, alih-alih terus terperangkap dalam tempurung kepicikan enggan menerima perbedaan, kata Horas.

“Kita memang berada dalam realitas yang tak terelakkan, yaitu hidup bersama dalam kemajemukan suku, agama, dan ras. Aset kebinekaan lah yang memperkaya Indonesia dengan keunikannya. Ayo kita semua harus cerdas lah, jangan kita hambat kemajuan bangsa kita sendiri,” Horas mengimbau.

*Doktrin Intoleran Membuat Suram Masa Depan Generasi Muda*

Horas pun sangat prihatin terhadap bentuk diskriminasi dan intoleransi lain masih marak terjadi. Baru ini, pihaknya mendapat laporan terjadi penolakan pendirian Gereja Katholik Santo Laurentius di Perumahan Pondok Hijau Indah (PHI), Desa Ciwaruga, Kabupaten Bandung Barat. Banyak spanduk penolakan tersebar di wilayah PHI tersebut.

“Sungguh miris, masih saja ada aksi diskriminasi dan intoleransi model begini. Sangat menyedihkan. Kumaha ieu Kang Ridwan Kamil, sudah zaman digital seperti ini kok masih marak intoleransi?” seru Horas yang juga Sekretaris Jenderal Generasi Optimis (GO) Indonesia itu.

Pria pemerhati politik dan intelijen itu juga mengatakan, walau memasuki tahun perayaan 75 tahun kemerdekaan RI tetapi masih ada pihak-pihak yang menyuarakan seruan intoleransi berbau agama, seperti contoh spanduk penolakan pendirian gereja dan yel-yel pramuka tersebut.

“Jangan kita jerumuskan generasi muda kita dengan doktrin diskriminasi dan intoleransi. Itu sama saja dengan membuat suram masa depan mereka karena akan membentuk pribadi generasi muda yang tidak mau membuka diri atau diskriminatif, tidak mau belajar, hingga pasti akan terus ketinggalan kereta peradaban,” kata Horas.

Direktur Eksekutif APBN ini menyerukan kepada Menteri Pendidikan & Kebudayaan Nadiem Makarim agar bertindak cepat merespons situasi ini. Kemendikbud dapat bekerjasama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam pendidikan dan pembinaan di sekolah dengan fokus pembumian Pancasila dan habituasinya sehari-hari.

“Kami mendorong Menteri Nadiem untuk membenahi situasi ini. Tolong benahi pendidikan moral Pancasila di sekolah-sekolah kita. Tidak ada seorang pun yang mau agamanya dihina, jadi dorong terus sikap tenggang rasa. Tugas Kemendikbud bekerjasama dengan BPIP membenahi sistem pendidikan moral Pancasila di sekolah,” desak Horas.

Sekjen GO Indonesia itu juga menyerukan agar Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat segera dicabut.

“Prasyarat pendirian Rumah Ibadat dalam SKB 2 Menteri sangat kontra-produktif bagi keharmonisan antar umat beragama di Indonesia. SKB 2 Menteri ini jelas sangat berlawanan keras dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Oleh sebab itu kami desak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri mencabut SKB itu,” pungkas Horas.

#Pramuka #Intoleransi #Diskriminasi
#Pendidikan Moral Pancasila
#Nadiem
#Horas Sinaga

About admin

Check Also

Hidung Mancung Tanpa Operasi Dengan Filler Hidung dan Tanam Benang di Insta Beauty Center

Indonet7.com-Seiring dengan banyaknya masyarakat yang semakin hari semakin memperdulikan kecantikannya, semakin bertambah pula jumlah klinik …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }