Home / politik dan pilkada / AKTIVIS PENGERAKAN PEMUDA MAHASISWA ANTI KORUPSI NUSANTARA(PPMAKN) DESAK DIREKTUR PLN PUSAT PECAT KEPALA PLN AREA SOFIFI DAN WEDA MALUT ATAS KASUS PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN UNTUK MEMBAYAR UTANG PERUSAHAN

AKTIVIS PENGERAKAN PEMUDA MAHASISWA ANTI KORUPSI NUSANTARA(PPMAKN) DESAK DIREKTUR PLN PUSAT PECAT KEPALA PLN AREA SOFIFI DAN WEDA MALUT ATAS KASUS PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN UNTUK MEMBAYAR UTANG PERUSAHAN

Indonet7.com,-Jakarta,21 September 2018– Aktivis PENGERAKAN PEMUDA MAHASISWA ANTI KORUPSI NUSANTARA (PPMAKN) meminta kepada Kepala PLN Pusat Dan Kementrian BUMN untuk melibas semua oknum yang ingin memperkaya diri dan menciptakan kerugian Negera di PLN area Sofifi Dan Maluku Utara.

Koordinator PPMAKN M DIKRUN IBRAHIM menyatakan, saat ini PLN Weda dan sofifi memiliki beban pembayaran senilai 180 juta yang harus di setor ke Area Sofifi. Tapi anehnya, pembayarannya tersebut dibebankan kepada tenaga kerja.

“Setoran pembayaran 180 juta itu malah dibebankan ke 10 karyawan PLN Weda. Seharunya itu jadi tanggung jawab PLN Ranting Weda, bukan beban perusahan.”

Kasus yang sama juga terjadi di PLN Patani. Dimana untuk membayar utang 180 juta 10 orang karyawan dipotong gaji 1 juta per orang setiap bulan.

“Pemotongan itu berjalan sudah setahun. Sebelumnya, Menejer Area Sofifi menggelar rapat tertutup dan memberikan pertannyaan pilihan ke karyawan bahwa Beban 180, memotong gaji karyawan per bulan, jika tidak, maka dipecat,” ujarnya.”

Menurut M Dikrun ibrahim.karyawan tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan tersebut karena takut dipecat.

“Mereka takut dipecat, makanya setujuh dengan pemotongan itu, tapi menurut informasi yang kami dengar ada juga karyawan yang dipecat sebab menolak dipotong gaji” ucapnya.

Namun M Dikrun ibrahim mempertanyakan kwitansi pemotongan gaji karyawan untuk membayar utang perusahan. Pasalnya Selama setahun pemotongan gaji 10 orang karyawan sebesar 1 juta perbulan itu, tidak ada bukti kwitansi yg diberikan ke Karyawan.

“Pemotongan selama setahun tidak ada bukti kwitansi yang diberikan, ini masuk pungutan liar, kami mencurigai ada permainan oknum yang sengaja melalukan pungutan liar dengan tidak meninggalkan bekas bukti ketika suatu saat nanti dipersoalkan,” ujarnya.

M.Dikrun ibrahim mempertanyaka Beban utang 180 juta itu adalah utang karyawan atau PLN Weda secara kelembagaan sampai harus memotong gaji karwayan untuk melunasinya.

Dia juga menyinggung sistem pemotongan gaji apakah ada dasar hukum atau landasan hukumnya atau tidak. Dalam hal ini mengapa pegawai yang dipotong gajinya untuk membayar utang perusahan tidak pernah menerima kwitansi pemotongan selama setahun.

Selain itu, menurut M Dikrun ibrahim kasus yang sama juga terjadi PLN di Patani. Tapi PLN Patani tidak ditagi oleh Pihak Area.

Lantaran itu M Dikrun kordinator PPMAKN akan melangsungkan aksi unjuk rasa untuk memberitahukan hal ini kepada Direktur PT PLN Pusat dan Menteri BUMN serta mendesak Menteri BUMN menindak tegas oknum yang bermain nakal di lingkungan PLN area Sofifi dan weda.

“Kami menyiapkan sejumlah masa untuk berdemo di Kantor PLN Pusat dan kementrian BUMN. Pokoknya kasus ini harus ditindak tegas. Aksi akan kami langsungkan pada Rabu tanggal 26 September. ucapnya.M Dikrun ibrahim.

Rincian poin tuntutan aksi unjuk rasa sebagai berikut:

1. Mendesak kepada Direktur PLN Pusat Untuk Mencopot Menejer PLN Wilayah Weda dan Sofifi
Provinsi Maluku Utara.
2. Meminta Kepada Menteri BUMN Rini Soemarno Untuk Segera Menyelesaikan Permasalahan
yang terjadi di PT. PLN Indonesia.
3. Meminta kepada aparat penegak hukum segera menangkap dan mengadili kepala PLN wilayah
Weda dan Sofifi yang dinilai kuat telah Melangar Hukum dan melakukan tindak pidana korupsi.

About admin

Check Also

Tiga Strategi Modernisasi Koperasi

Derap langkah pemerintah guna menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai arus utama transformasi ekonomi kian dilakukan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }