Home / Liputan Presscon / Pernyataan Sikap DPP CMMI Tentang RUU HIP

Pernyataan Sikap DPP CMMI Tentang RUU HIP

Indonet7.com-Depok- Bertempat di kantor CMMI ( Cendekiawan Muda Muslim.Indonesia jalan kav Pertamina Gandul Cinere memberikan pernyataan sikap yaitu mencermati perkembangan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara setelah mempelajari dengan seksama RUU HIP ( Haluan Ideologi Pancasila dan perkembangan yang terjadi terkait RUU tersebut demikian kata Ketua umum CMMI Anhar tanjung kepada para awak media pada acara diskusi dan pemberian sembako kepada para wartawan dan masyarakat tidak mampu duafa 4/7/2020 .

Menurut Anhar tanjung DPP CMMI memberikan pernyataan sikap pertama mendukung dan siap mengawal maklumat DPP MUI ( Majelis Ulama Indonesia) dan DPP MUI provinsi se Indonesia yang antara lain menolak RUU HIP, Kedua Menolak RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh fraksi fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi UU , serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Prolegnas.

Ketiga Mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP serta memproses secara hukum pidana ,pihak -pihak yang berupaya menganti pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila, Keempat Mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan UU no 27/1999 tentang perubahan kitab UU Hukum Pidana ( KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara , khusus nya pasal.107a ,107b , 107c ,107 d, dan 107 e terhadap oknum oknum pelakh makar terhadap Pancasila.

Yang Kelima Menurut Anhar Tanjung , sesuai UU nomor 2/ 2008 tentang Partai Politik pasal 40 dan pasal 41 tentang Partai Politik jo UU nomor 2 /2011 , mendesak Mahkamah Konstitusi ( MK ) untuk memeriksa dan memutuskan permohanan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang- undangan dan atau melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI.

Keenam Mendesak DPR agar sesuai UUD 1945 mendorong MK melakukan Sidang pemberhentian Presiden dan MPR RI segera menggelar Sidang Istimewa apabila Presiden Joko Widodo menanda tangani RUU HIP , Ketujuh Menyerukan kepada para aktivis , Mahasiswa dan pemuda yang setia pada NKRI untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit , baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan tambah anhar tanjung.

Yudi

About admin

Check Also

Konferensi Pers LPSK: Catatan Tahun 2019 dan Proyeksi 2020

Indonet7.com-Jakarta, 7 Januari 2020-Prescom Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Catatan 2019 dan Menyambut Awal …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }