Home / Liputan Presscon / Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Konferensi Pers KSPI “Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan”

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Konferensi Pers KSPI “Menolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan”

Indonet7.com-Jakarta, 2 Septmber 2019-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana kenaikkan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini, karena, kenaikan iuran tersebut akan memberatkan masyarakat dan bukan solusi untuk menyelesaikan defisit. Hal ini disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta,(02/09/19).

Said Iqbal Presiden KSPI mengatakan,”defisit anggaran BPJS Kesehatan adalah bukti ketidakmampuan managemen BPJS dalam mengelola penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).” Oleh karena itu, tidak seharusnya kegagalan direksi itu dibebankan kepada rakyat dengan menaikkan iuran.

Said Iqbal,mengatakan,” yang seharusnya dilakukan adalah menambah kepesertaan BPJS Kesehatan dan menaikkan besarnya iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh pemerintah.” Selain itu, Pemerintah juga harus memastikan 5% dari APBN dan 10% dari APBD (sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan) untuk anggaran kesehatan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan.

Cash flow anggaran juga harus diperhatikan. Termasuk sistem INA-CBG’s dan kapitasi perlu dikaji kembali, sebab disitu banyak potensi kebocoran dan penyelewengan.

Buruh Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan,selain itu, KSPI juga menegaskan kembali penolakannya terhadap revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang merugikan hak-hak buruh. Sebagaimana diketahui, pemerintah menginginkan ada perbaikan iklim investasi dengan cara merevisi beleid yang dianggap terlalu kaku serta tidak ramah investasi ini.

Alih-alih melakukan perbaikan investasi, arah revisi adalah untuk menekan kesejahteraan buruh. Misalnya dengan adanya rencana untuk menurunkan nilai upah minimum, mengurangi pesangon, hingga membebaskan penggunaan outsourcing di semua lini produksi.
Oleh karena itu,alasan para pelaku usaha dan pemerintah mendorong revisi UU Ketenagakerjaan dengan alasan untuk mendongkrak investasi adalah hal yang mengada-ngada.

150 Ribu Buruh Bakal Aksi di 10 Provinsi untuk menyuarakan penolakannya terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan revisi UU Ketenagakerjaan, KSPI bersama buruh Indonesia akan melakukan aksi yang akan diikuti 150 ribu buruh serentak di 10 provinsi, pada tanggal 1 Oktober 2019; meliputi Bandung – Jawa Barat, Jakarta, Semarang – Jawa Tegah, Surabaya – Jawa Timur, Lampung, Batam – Kepulauan Riau, Medan – Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Khusus di Jabodetabek, aksi akan dipusatkan di DPR RI bersamaan dengan pelantikan anggota DPR RI yang baru.

Konferensi pers ini dihadiri oleh Presiden KSPI Said Iqbal, Direktur Eksekutif Jamkes Watch Iswan Abdullah, dan beberapa pimpinan buruh yang lain.(Ariyanti)

About admin

Check Also

Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 Siap Digelar

Jakarta, 15-Januari-2020-Gelaran musik Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2020 bakal berlangsung pada 28-29 Februari …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }