Home / Liputan Presscon / Kasus Sengketa Penggelapan Lahan Dijadikan Kantor DPW PAN DKI Jakarta

Kasus Sengketa Penggelapan Lahan Dijadikan Kantor DPW PAN DKI Jakarta

Indonet7.com-Jakarta-Kuasa hukum Haryanti Sutanto, Amstrong Sembiring memenuhi panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Pemanggilan ini terkait dugaan penggelapan lahan dan bangunan oleh kakak kandung korban Soerjani Haryanto, yang mana lahan itu saat ini dikontrakan menjadi kantor DPW PAN DKI Jakarta.

“Saya diperiksa Selasa (5 September), ada enam pertanyaan,” ujar Amstrong di Jakarta, Senin 10 September 2018.Dalam pemeriksaan, Amstrong menyatakan, sempat memberikan informasi kepada penyidik.

Dimana sesuai data akta sewa menyewa yang ia miliki, masa berlaku objek kontrak lahan dan bangunan sengketa itu akan habis pada tanggal 19 September.

“Masa berlaku kontrak bangunan itu akan habis tanggal 19 September. Karena itu, saya minta penyidik untuk klarifikasi ke pihak penyewa (DPW PAN) dan kebetulan penyidik mengatakan akan memanggil petinggi PAN sebagai saksi atas kasus ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sesuai data yang dia peroleh, ada dugaan besar kontrak ini akan tetap diperpanjang karena urusan politik pihak penyewa.

“Dugaan saya akan diperpanjang paling tidak satu tahun. Kemungkinan akan diperpanjang hingga pemilu selesai katanya”.

Dalam hal itu,korban pun mengaku tidak terima jika kontrak diperpanjang. Ia pun meminta polisi segera tetapkan itu objek sengketa untuk dipasangi garis polisi.

“Yah kalau tetap memaksa, kami akan minta objek digaris polisi.Karena itu (perpanjang kontrak) sudah menyalahi aturan hukum.Kami juga harap pihak penyewa untuk tidak mengesampingkan hak korban. Penyewa kami harap dapat komunikasi dengan klien kami sebagai ahli waris yang menjadi korban,katanya.”

Sebelumnya, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo saat dikonfirmasi mengaku, tak mengetahui jika bangunan yang disewa sedang sengketa.”Tidak tahu, selama ini lancar-lancar saja.Kita sudah masuk tahun ketiga,” tuturnya.

About admin

Check Also

Prescom Press KSPI “Tolak Omnibus Law; Ini Tanggapan KSPI Terkait Wacana Upah Dibayar per Jam”

Jakarta, 28 Desember 2019-Presiden KSPI Bapak Said Iqbal, “menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }