Home / Hukum dan kriminal / Sidang Dakwaan & Eksepsi Perkara Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba Jerry Lawalata

Sidang Dakwaan & Eksepsi Perkara Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba Jerry Lawalata

Jakarta,Indonet7.com-Sidang kasus dakwaan dan eksepsi perkara tindak pidana penyalah gunaan narkoba jerry lawalata di Penngadilan negeri jakarta utara. Adapun family law firms dan tidar partners adalah:
1.Mifta chatur cholif,SH,Sip(meta)
2.Lucky Sunarya,SH.
3.Indra Setiawan Sembiring,SH.
4.Ir.Burhanurdin,SH.

Selaku team kuasa hukum”JERRY LAWALATA “Artis Indonesia Terkait Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkotika yang Di Maksud dengan Pasal 112 /127,Undang-Undang Narkotika No 35 Tahan 2009.

Terdakwa atau Kuasa Hukumnya untuk mengajukan EKSEPSI KEBERATAN setelahPenuntut Umum mengajukan suatu Surat Dakwaan yang menjadi bukti nyata bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan keadilan, dengan cara memberikam kesempatan kedua belah pihak untuk mengemukakan pandangannya masing-masing. Memang untuk memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari suatu kasus seperti halnya kasus yang terdakwa alami tidak ada cara lain kecuali memberi kesempatan yang selayaknya kepada kedua belah pihak, penuntut umum dan terdakwa untuk mengemukakan pandangannya masing-masing (du choc des opinions jaillit la verite).

Oleh karena itu dalam Negara Hukum seperti halnya Negara Republik Indonesia. pengajuan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum sama sekali tidak dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan atau memojokkan posisi penyidik atau penuntut umum yang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya telah bekerja dengun tekun dan gigih serta dengan hati nurani yang bersih.Bukan pula semata-mata memenuhi ketentuan pro forma hanya karena hal itu telah diatur dalam undang-undang atau sekedar menjalani acara ritual yang sudah lazimnya dilakukan oleh seorang advokat hanya karena advokat itu telah menerima sejumlah honor dari kliennya. Pengajuan keberatan itu dimaksudkan semata-mata demi memperoleh konstruksi tentang kebenaran dari kasus yang sedang Terdakwa hadapi.

Apabila misalnya ternyata dalam surat dakwaan penuntut umum atau dari hasil penyidikun yang menjadi dasar dakwaan penuntut umum terdapat cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure),maka diharapkan majelis hakim yang memeriksa perkara dapat mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang selanjutnya menyerahkan kepada penyidik untuk disidik kembali oleh karena kebenaran yang ingin dicapai oleh KUHAP tidak akan terwujud dengan surat dakwaan atau hasil penyidikan yang mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (error in procedure).

Mustahil pula suatu kebenaran yang diharapkan akan dapat diperoleh melalui persidangan ini apabila Terdakwa dihadapkan pada surat dakwaan penuntut umum yang tidak dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan,oleh karena dalam hal demikian sudah pasti Terdakwa termasuk advokatnya tidak akan dapat menyusun pembelaan bagi Terdakwa dengan sebaik-baiknya.

EKSEPSI I Pasal 112 ayat 1-KEBERATAN
Keterangan kuasa hukum
Kami dari family Law Firms & Tidar Parners dan selaku Advokad kuasa
Sebagai Penasehat Hukum Terdakwa. Dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membela hak dan kepentingan hukum terdakwa yaitu nama James Raymond Lawalata alias Jeri Lawalata.

Bahwa dalam hal ini hendak mengajukan Nota Keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-547/ JAKTUT/2020 tanggal 19 Oktober 2020, dengan uraian sebagai berikut:

Adapun Eksepsi ini kami buat dengan sistematika sebagai berikut

1. Pendahuluan
2.Dasar Hukum
3. EKSEPSI 1 PASAL 112 AYAT 1
4. EKSEPSI 11 PASAL 127 AYAT 1
5. PERMOHONAN
6. PENUTUP

Setelah pada persidangan lalu kita mendengarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa,maka perkenankan kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikaneksepsi/tangkisan/keberatan dalam perkara yang tengah di periksa ini. Berdasarkan Surat dakwaan Jaksa penuntut yang terhormat,kiranya kami sangat perlu untuk menyampaikan eksepsi ini demi kepentingan hukum dan keadilan serta memperoleh jaminan perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa atas kebenaran,kepastian hukum dan keadilan.

Selain itu,eksepsi ini perlu kami sampaikan demi perlindungan hukum yang lebih luas bagi masyarakat pada umumnya maupun pembangunan hukum dalam proses beracara pada persidangan perkara pidana yang semuanya itu telah pula dijamin oleh kitab Undang-undang Hukum acara pidana(KUHAP)sebagai landasan hukum beracara di negara ini.

Dasar hukum bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (1) Kuhap, berbunyi sebagai berikut: Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak wenang mengadili perkara atau dakwaan tidak dapat di terima atau surat dakwaan harus di batalkan, maka setelah di beri kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pedapatnya, hakim memepertimbangkan kebenaran tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

Sebelum memasuki uraian mengenai surat Dakwaan penuntut umum dan dasar hukum pengajuan serta meteri keberatan kami selaku advodkat/penasehat hukum terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum, perkenankanlah kepada kami untuk menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim.

Sebagai barang bukti kaca/bong alat hisap bekas pakek, dan alat hisap pipet kaca berbentuk jangklong tersebut di timbang di laboratorium kriminalistik badan reserse kriminal polri no.lab: 3204/NNF/2020 tanggal 23 juni 2020 dan diberi no bukti 1415 2020(PF dan sebagai alat bukti adalah sisa sabu atau kerak sabu bekas pakek yang ada di dalam alat hisap pipet kaca dengan berat 0.00005 gram/ netto dan tidak tertulis di BAP.

Bahwa terdakwa tidak di temukan atau kedapatan menyimpan adanya objek fisik Sabu baik di badan atau di rumah sebagai dasar penangkapan dan penahanan.Bahwa terdakwa di tangkap dan ditahan tidak tertangkap tangan tidak saat menggunakan atau tidak saat mengkomsumsi sabu.

Bahwa terdakwa tidak ketangkap tangan dan tidak bertransaksi dan terdakwa bukan sebagai target dan bukan sebagai DPO.Bahwa terdakwa di tangkap tidak ada surat penangkapan dan tidak ada saksi dari RT/RW atau Warga setempat.

Bahwa terdakwa keberatan bahwa penangkapanya tidak sesuai prosedur dan di paksakan,karna tidak ada surat perintah penangkapan dan penahanan atas terdakwa,dan surat penangkapan dan penahanan di terbitkan dan di berikan ke pada terdakwa sesudah 3 hari terdakwa di tahan penyidik dan di jadikan tersangka.

Bahwa terdakwa di tangkap tidak ada barang bukti fisik atau sabu dan tidak cukup bukti.Untuk di tangkap atau di tahan.Bahwa terdakwa di paksakan di tangkap dengan berbagai macam bukti yang di maksud.pipet,alat hisap,korek,plastic koson,sedotan dan botol fanta kosong, dipaksakan supaya menjadi sebagai alat bukti penangkapan atau agar terpenuhm sebagai 3 alat bukti untuk di jadikan terdakwa sebagai tersangka.

Bahwa terdakwa dan Kuasa hukum tidak di perkenankan Penyidik untuk memdapatkan Salinan BAP/Berita acara pemeriksaan,walaupun sudah di minta dengan hormat dan hingga saat ini terdakwa dan Kuasa hukum belum mendapat kan BAP dan mengetahui isi dan salina BAP terdakwa.

Demikian dalam pemerisaan penyidikan dan penyelidikan pemeriksan terhadap tersangka/terdakwabahwa,menyimpan,menguasai dan memiliki secara fisik jenis sabu yang di atur dalam pasal 112 ayat 1,dengan ancaman minimal 4 tahun yang di sangkakan oleh penyidik untuk menjerat terdakwa sebagai tersangka dan di atur dalam pasal 112 ayat 1sebagai dakwaan terhadap terdakwa sangatlah Di paksakan dan tidak di benarkan bahkan cacat Hukum juga tidak Sah.

Berdasarkan Surat kuasa tertanggal 19 Oktober 2020, dalam hal ini kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa,Mengajukan permohonan Eksepsi/keberatan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim, Atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa, yang kami angap tidak benar,bawasanya dakwaan jaksa penuntut umum dengan memberikan pasal 112 ayat I, Adalah suatu kesalahan dalam pemeriksaa dan sangat lah tidak adil bagi terdakwa,bawasanya terdakwa adalah seorang pecandu, penguna, pemakai untuk diri sendiri, bahwa terdakwa adalah salah satu korban ketergantungan,dan atas ketergantungan terdakwa bukan Suatu perbuat criminal,tetapi melainkan perbuatan orang yang sedang sakit ketergantungan, yang mana terdakwa wajib di rehabilitasi dan mendapatkan pengobatan serta perawatan Ahli medis,maka terdakwa Tidak selayaknya di jadikan tersangka atau di Dakwakan.

(habibah)

About admin

Check Also

WILAYAH ADAT MEPAGO TOLAK RDP OTSUS MRP

Nabire,Indonet7.com- Rapat Dengar Pendapat (RDP) UU Otsus bagi provinsi Papua yang akhir-akhir ini sedang hangat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }