Home / Berita Islami / HMI Gerakan Intelektual Kolektif Mewujudkan Indonesia yang Berkeadilan

HMI Gerakan Intelektual Kolektif Mewujudkan Indonesia yang Berkeadilan

Jakarta,6 April 2018-Jalan perjuangan menuju tatanan masyarakat madani tersebut mustahil terwujud tanpa adanya perantara berupa khalifah yang melekat padanya sifat fathanah, shiddiq, amanah, dan ber-tabligh. Dalam rangka itu, pembinaan mahasiswa diarahkan untuk menjadi insan yang selalu beribadah (mu’abbid), berjuang menegakkan ayat-ayat pembebasan (mujahid), dan berjuang dalam rangka pembaharuan atas status-quo (mujaddid) serta memiliki pemahaman atas hukum agama dan hukum positif (mujtahid).
Arah pembinaan tersebut diterjemahkan ke dalam wujud nyata proses perkaderan dan perjuangan membangun masyakarat. Namun, seumpama membangun sebuah bangunan, membangun masyarakat niscaya membutuhkan pengetahuan berupa teknik rekayasa (social engineering); wawasan atas pemetaan kelompok-kelompok masyarakat serta peran institusionalnya; teori-teori komunikasi dan interaksi masyarakat; hingga pengetahuan mengenai teori siklus peradaban. Demikian letak pentingnya ilmu, serta akal budi dalam menjaga nalar normatif agar segala bentuk perubahan dapat membawa kebaikan dan maslahat bagi segenap umat manusia.

Dalam sejarah umat manusia, praktek dominasi sebagian kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lainnya selalu mewarnai kisah-kisah peradaban. Dominasi mewujud dalam berbagai rupa bentuk seperti dominasi feodal pada sejarah-sejarah Eropa, dominasi kaum bangsawan pada era merkantilisme, hingga dominasi kaum ultra-patriarkis dalam sistem jahiliyah. Hatta, dominasi menciptakan dikotomi kelas-kelas di masyarakat. Antara penindas dan yang ditindas.

Kelompok masyarakat yang tertindas merupakan kelas subordinat yang inferior. Keberadaan mereka adalah residu dari kecacatan sistem sosial yang disengaja. Lebih lanjut lagi, dalam konteks ekonomi, relasi penindas dan yang tertindas tersebut berupa dikotomi kelas pemodal dan kelas buruh yang melahirkan beragam permasalahan-permasalahan fundamental seperti ketimpangan dan kesenjangan. Kelas pekerja hanya diperlakukan sebagai sebuah elemen produksi yang terlihat. Berbeda dengan masyarakat primitif yang menjiwakan benda-benda, maka kelompok penindas membendakan jiwa-jiwa.
Seakan tidak pernah puas, manusia mengekspansi dominasinya juga terhadap lingkungan. Juga terhadap alam yang semestinya dia berikan kemakmuran. Sikap antroposentrisme demikian melahirkan berbagai krisis lingkungan yang bahkan mengancam keberlanjutan planet hunian manusia, bumi. Pada tahap tertentu, anggapan manusia sebagai makhluk rasional tidak sepenuhnya benar. Sebab keputusan manusia seringkali menyebabkan krisis bagi dirinya sendiri serta bagi lingkungannya.

Praktek dominasi kian nyata dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat pada awal millennium kedua. Perkembangan teknologi menisbikan bentangan ruang dan waktu, meningkatkan harapan hidup umat manusia, dan juga membuat praktek ekonomi kian efisien. Namun melalui teknologi pula, peranan manusia dalam rantai produksi dikecilkan. Teknologi menggantikan manusia dalam ruang-ruang produksi. Sebab peranan manusia dalam industri hanya membengkakkan ongkos produksi di samping memiliki risiko human error yang tinggi. Sedangkan teknologi dapat mengeliminasi potensi error dengan signifikan.
Terlebih pengaruh teknologi terkini terhadap industri menimbulkan dampak berupa disrupsi ekonomi. Dimana proyeksi perilaku manusia sebagai homo economicus tidak lagi linier. Dimana perubahan terjadi secara tepat, fundamental dan mengacak pola tatanan yang telah ada. Selain itu, dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh perilaku tamak manusia sangat memprihatinkan. Pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, abrasi pantai, kerusakan ekosistem, hingga pemanasan global adalah di antara permasalahan yang diakibatkan. Jangankan berbicara keberlanjutan, keseimbangan alam mustahil dapat dicapai bila manusia-manusia industri rajin mengeksploitasi lingkungannya.
Padahal masyarakat dan lingkungan adalah amanah yang perlu dijaga. Itulah sebabnya para khalifah dituntut memiliki sikap amanah. Rasa tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan adalah bagian dari sikap seorang pengabdi yang beriman. Selain itu, manusia dan lingkungan memerlukan harmonisasi demi menjaga keberlanjutan dan demi mengangkat derajat manusia menjadi lebih beradab. Disinilah kaum intelektual semestinya berperan sebab kemajuan sebuah bangsa dan kelestarian lingkungan turut ditentukan oleh peranan kaum aktifis dan intelektualnya. Disini pula HMI sebagai himpunan kaum intelektual perlu berperan.

About admin

Check Also

Pak Jokowi Harus Yakin Koperasi Mampu dan Pantas Dilibatkan Dalam Inklusi Keuangan Serta Literasi UMKM Naik Kelas

Wakil Presiden RI, Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin bersama tim penulis buku “The Ma’ruf Amin …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }