Home / Berita dalam peristiwa / Jaminan Asset Yang Lebih Besar Dari Nilai Pinjaman

Jaminan Asset Yang Lebih Besar Dari Nilai Pinjaman

Riza menambahkan “untuk kapasitas >
10 MW PJBL yang ditandatangani pengembang dengan PLN sudah tidak masalah dengan bankability sehingga pengembang bisa memperoleh pendanaan dengan skema project finance dan dengan bunga lebih murah. Hampir semua pemilik proyek > 10 MW adalah
asing, sementara pemilik proyek < 10 MW adalah pelaku UKM.

Jadi, pemerintah sangat
tidak bersahabat dengan pelaku UKM”.
“Apabila pemerintah bisa mendorong pengembangan energi terbarukan dan target 23% energi terbarukan dalam bauran energi dapat tercapai, maka target penurunan emisi gas
rumahkaca Indonesia dari sector energi secara otomatis akan dapat tercapai. Tidak hanya itu, dengan memprioritaskan pengembangan energi terbarukan, maka ketergantungan terhadap impor BBM dapat dikurangi dan digantikan oleh energi terbarukan”, Paul
Butarbutar, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Karbon Indonesia yang juga merupakan
Direktur Eksekutif METI, menambahkan. Paul menambahkan, “dengan memaksimalkan
pemanfaatan energi terbarukan maka komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris yang ditandatangani tahun 2015 akan dapat dipenuhi”.

“Yang juga perlu mendapat perhatian adalah pengembangan bioenergi, mengingat
dampaknya yang dapat meningkatkan penghasilan masyarakat setempat dari penjualan biomas sebagai bahan baku, namun pengembangannya hingga awal 2019 masih stagnan.

Target yang diberikan RUEN untuk PLT Bioenergi tahun 2025 sebesar 5,5 GW akan sangat
sulit tercapai dengan regulasi yang ada. Indonesia adalah negara tropis yang kaya akan potensi bioenergi”, Duncan Kuncara, Sekjen Asosiasi Produsen Listrik Bioenergi Indonesia (APLIBI) menambahkan.
“KADIN menyarankan, Pemerintah harus memperbaiki regulasi, dimulai dengan dukungan terhadap penerbitan UU Energi Terbarukan yang saat ini sudah masuk dalam prolegnas, serta regulasi turunannya. Proses pengadaan energi terbarukan perlu dikembalikan kepada
metoda penunjukan langsung, skema BOOT dihilangkan, dan PJBL disusun sedemikian rupa agar bankable serta resiko antara pengembang dan PLN berimbang. Pemerintah juga harus
memperhatikan agar PLN diberikan kompensasi agar tidak merugi tanpa mengorbankan para pengembang energi terbarukan. Pemerintah perlu melihat dampak pengembangan energi terbarukan untuk jangka panjang. Langkah pemerintah untuk lebih memprioritaskan
pengembangan energi terbarukan merupakan utang yang harus dibayar oleh pemerintah saat ini untuk menyelamatkan generasi yang akan datang”, demikian disampaikan oleh
Halim Kalla, Wakil Ketua Umum Bidang Energi Terbarukan & Lingkungan Hidup KADIN.

“Kami meminta komitmen dari kedua calon presiden untuk memprioritaskan pemanfaatan energi terbarukan dalam rangka upaya pencapaian target energi terbarukan dalam bauran
energi, pemanfaatan energi terbarukan untuk menyediakan akses energi di wilayah perbatasan, daerah timur dan terluar, serta untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap
Perjanjian Paris.

Hal ini dimulai dengan penataan ulang regulasi hingga penyediaan insentif
agar energi terbarukan dapat berkembang. Pemerintah jangan hanya menyediakan insentif
untuk energi fosil. Kami berharap dalam debat terkait energi tanggal 17 Februari 2019 kedua pasangan calon presiden bersedia menyampaikan komitmen ini. Sebagai warga dan komunitas yang mendorong termanfaatkannya energi terbarukan.

(Frengky)

About admin

Check Also

Penyelesaian Pembayaran Polis Nasabah Asuransi Kresna

PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) menyampaikan kembali Jadwal Rencana Penyelesaian Polis PIK dan K-LITA …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }