Home / Berita dalam peristiwa / IPKEMINDO DKI Jakarta Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan PK dan APK Demi Profesionalitas

IPKEMINDO DKI Jakarta Tingkatkan Pembinaan dan Pengawasan PK dan APK Demi Profesionalitas

Indonet7.com-Jakarta –Ikatan Pembimbing Kemasyarakatan Indonesia (Ipkemindo) DKI Jakarta terus melakukan pembinaan terhadap profesi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan Asisten Pembimbing Kemasyayarakatan (APK) yang berada di wilayah DKI Jakarta. Pembinaan dilakukan demi menjaga profesionalitas PK dan APK dalam pelaksanaan jabatan dan perilaku PK dan APK.

Ketua Ipkemindo DKI Jakarta Marlan Parakas mengatakan jika dilihat dari definisi pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai yang telah ditetapkan.

“Ini artinya pembinaan dilakukan untuk meningkatkan daya dan hasil yang lebih baik, sudah tentu dalam hal ini adalah peningkatan pelaksanaan jabatan PK dan APK. Sedangkan pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung hasil,” kata Parakas, saat membuka Rapat Pengurus dan Anggota Ipkemindo DKI Jakarta di Jakarta Timur, Jumat (28/6/2019).

“Apabila PK dan APK dapat menghayati nilai-nilai yang terkandung dalan UU Jabatan PK dan APK, kemudian mengimplemtasikannya dalam pelaksanaan jabatan PK dan APK. Niscaya, sumpah, kewenangan, kewajiban dan larangan jabatan PK dan APK tidak akan di langgar. Karena dalam UU Jabatan PK dan APK telah diatur secara jelas dan rinci pelaksanaan jabatan PK dan APK tersebut,” ujarnya.

Parakas menjelaskan era globalisasi dan perkembangan teknologi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian global yang semakin kompleks, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Kebijakan terkait Ease of Doing Business (EODB) di Indonesia, hal tersebut kedepan akan mengakibatkan kebutuhan masyarakat terhadap PK dan APK sangat besar.

“Masyarakat tentu saja mempunyai harapan agar pelayanan hukum yang diberikan oleh PK dan APK dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan harapan tersebut melalui peningkatan pembinaan dan pengawasan tugas serta fungsi PK dan APK,” kata dia.

About admin

Check Also

Tekan angka Perceraian Kemenpora gelar Pendidikan Kepemimpinan dalam Rumah Tangga di tengah Pandemi Covid 19

Indonet7.com-Perceraian dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang terus meningkat, dari tahun 2017 ke tahun …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

if (function_exists('rns_reactions')) { rns_reactions(); }